Translate

Tuesday, February 28, 2017

Kepemilikan Rumah tanpa DP, Bisakah?

Berniat untuk menulis sebuah paper berjudul "Applying Social Justice in Mortgage-Based Financing in Islamic Finance: An Integrated Model of Microfinance, Zakah and Wakaf Institutions". Paper ini mungkin bisa berkontribusi untuk mencari cara memberikan paket kebijakan kepemilikan rumah tanpa DP yang sedang ramai diperbincangkan. Selama ini, aplikasi instrumen keuangan Syariah masih didominasi oleh sektor komersial dengan niat dan tujuan mendapatkan keuntungan dari proses komersialisasi tersebut (profit-driven orientations).


Prinsip moral ekonomi Islam (Islamic moral principles) mengajarkan bahwa keuangan Islam atau Syariah tidak mesti diderivasi oleh tujuan-tujuan keuntungan dan komersial semata, tetapi juga harus mengedepankan nilai-nilai sosial melalui sosial protection terutama terhadap mustadhafiin (the needy). Salah satu perwujudan keadillan (sosial justice) sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan (social justice for the needy) adalah menciptakan rekayasa dan inovasi keuangan (financial engineering and innovation) yang mengintegrasikan konsep keadilan sosial tadi terutama untuk memastikan bahwa golongan mustadhafiin alias mereka mereka yang lemah secara ekonomi mempunyai kesempatan yang sama untuk memiliki rumah.


Keuangan Syariah mampu menciptakan kredit mikro tanpa bunga (interest) untuk memiliki rumah yang mengintegrasikan intrumen sosial lainnya yaitu zakah dan wakaf sebagai untuk mensubsidi cost of financing dari para peminjam golongan ekonomi lemah. Institusi zakah dan wakaf adalah sebuah institusi yang dirancang non-profit oriented institutions. Model ini mengintegrasikan aspek komersial di dunia perbankan dengan aspek sosial prinsip moral ekonomi Islam. Perbankan menyediakan semua aspek yang berkaitan dengan legal formal dan proses manajemen resiko dalam memberikan pinjaman tersebut, sedangkan institusi sosial (zakat dan wakaf) membantu menanggulangi biaya pinjaman yang biasanya dibebankan pihak perbankan kepada nasabah peminjam seperti margin, maupun biaya administrasi.


Dengan konsep ini, pihak perbankan mendapatkan sisi komersial dari subsidi institusi sosial yaitu zakat ataupun wakaf dan tetap beroperasi berdasarkan standar perbankan yang berlaku, sedangkan institusi sosial tetap melaksanakan amanah pendonor yaitu memberikan dana sosial kepada pihak pihak yang membutuhkan. Tantangan aplikasi pinjaman kepemilikan rumah dari instrumen sosial ini hanyalah dari sisi demand alias masyarakat ekonomi lemah yang memanfaatkan dana tersebut untuk memiliki rumah. Yaitu kemungkinan ada persepsi di masyarakat bahwa pinjaman sosial tidak mesti dikembalikan seutuhnya. Dibutuhkan sebuah mekanisme yang kuat tetapi fleksibel dalam konteks ini sehingga diharapkan pengembalian cicilan nasabah kepada pihak perbankan berlangsung secara sempurna.


Ide paper ini akan menjadi tantangan bagi siapapun yang mendambakan kolaborasi antara aspek sosial dan komersial dari prinsip moral ekonomi Islam.


Salam.

Yudi Ahmad Faisal

Sunday, February 26, 2017

Model Harmonisasi Syariah di Industry Keuangan: Landasan Teoritis dan Praktis

Artikel bisa di unduh di Majalah Bimbingan Islam, Edisi 3 Tahun 2005 Kementrian Agama, Republik Indonesia hal 61:
https://www.kemenag.go.id/files/www/file//2016/09/1473220569934409771.pdf


Sekapur Sirih
Perbankan Syariah berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu pemain penting dalam sistem keuangan global. Industri berbasiskan nilai-nilai Islam ini dianggap sebagai industri yang terlalu besar untuk diabaikan (too big to be ignored)[1]. Aset global perbankan Syariah telah menyentuh angka diatas 1.7 trilyun dollar Amerika dan diprediksi akan terus tumbuh 17.6% selama 4 tahun kedepan sehingga menyentuh angka 3.4 trilyun dollar pada 2018 dengan didukung oleh lebih dari 220 institusi yang tersebar di 76 negara berbeda baik Negara mayoritas Muslim maupun Non-Muslim[2]. Perkembangan pesat dalam dua dekade terakhir telah menarik perhatian berbagai aktor-aktor arsitektur keuangan global non-negara (non-state actors) seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
Secara teoritis, perbankan Syariah harus mengikuti aturan-aturan relijius yang diderivasi dari Shariah. Oleh karena itu, kesesuaian dengan syariah (Shariah compliance) merupakan fondasi pertama dalam struktur teoritis yang kemudian meretas kedalam struktur minor seperti model instrumen keuangan, jenis jasa dan transaksi keuangan, serta model pengawasan dan tata kelola bank (banking governance), sistem penentuan harga (pricing), bahkan model marketing-nya pun harus sesuai dengan nilai-nilai Islami.
Salah satu tantangan dalam pengembangan industri keuangan Syariah global adalah aspek harmonisasi Syariah. Disharmonisasi Syariah mampu menjadi penghambat perkembangan industri ini, terutama ketika para pelaku industri dan pasar berhadapan langsung dengan berbagai kontradiksi aspek-aspek ke-Syariah-an. Contohnya, ketika Malaysia melalui Shariah Advisory Council (SAC) – Bank Negara Malaysia, lembaga otoritas Syariah yang diberikan mandat memformulasikan aspek-aspek Syariah dan melakukan harmonisasi Syariah, menyatakan bahwa bay al innah adalah halal. Sedangkan di Indonesia, sebagian ulama menyatakan bahwa akad ini haram. Dua pendapat kontradiktif tersebut jika terjadi pada pasar yang sama dalam satu jurisdiksi yang sama maka akan mengakibatkan kegaduhan pasar akibat inkonsistensi ke-Syariah-an antara lembaga keuangan Syariah yang beroperasi.
Tulisan singkat ini menyajikan tinjauan teoritis formulasi harmonisasi Syariah dalam industri perbankan dan keuangan, serta model harmonisasi Syariah di beberapa Negara. 
Pendekatan Generik
Secara historis, harmonisasi Syariah terutama dalam konteks fikih jarang terjadi. Hal ini berdasarkan fakta historis bahwa terdapat beberapa mazhab fikih yang mendasarkan hasil ijtihad mereka pada metodologi dan sumber-sumber yang berbeda.  Berbeda halnya dalam konteks Industri perbankan Syariah, harmonisasi Syariah menjadi salah satu perdebatan paling hangat sebagai prasyarat tumbuh kembangnya industri ini dalam konteks global.
Khan mengusulkan istilah fikih pasar (fiqh market) sebagai metode untuk mencapai harmonisasi Syariah dalam konteks dunia perbankan dan keuangan[3]. Menurutnya, seorang ulama di dunia perbankan dan keuangan tidak harus mendasarkan ijtihad-nya pada mazhab tertentu, tetapi boleh lintas mazhab. Model semacam ini, menurutnya, akan memudahkan proses harmonisasi Syariah. Kesulitan akan timbul ketika seorang ulama dihadapkan pada dua pendapat yang saling bertolak belakang. Menurut Khan, pendapat yang harus diambil adalah pendapat yang memudahkan.
Balz mengusulkan ide ‘transnational law of Islamic finance’. Menurutnya, dorongan pasar (market forces) telah mendorong tumbuh kembangnya hukum keuangan Islam (Islamic financial law) tanpa campur tangan Negara[4]. Kehadiran aktor-aktor keuangan Syariah global, seperti AAOIFI (Accounting Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions) telah menjelma menjadi sebuah aktor penting dalam konteks keseuaian Syariah global.
Pendekatan Institutional
            Pendekatan institutional adalah pendekatan yang menekankan pada struktur institutional dalam mengkaji, mengembangkan, dan memformulasikan harmonisasi nilai-nilai Syariah antara industri perbankan Syariah global. Zaidi mengusulkan ide ‘a universal Shariah board’atau Dewan Syariah Universal untuk melakukan harmonisasi transaksi-transaksi keuangan Syariah di berbagai jurisdiksi yang berbeda[5].  Menurutnya, dewan Syariah ini harus terpisah dari baik pasar (market) maupun regulator atau pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) antara pertimbangan-pertimbangan pragmatis pasar dengan pertimbangan-pertimbangan idealis relijius.  Ide tersebut hampir sesuai dengan eksistensi, fungsi dan peran yang sekarang diemban oleh AAOIFI (Accounting Auditing Organisation of Islamic Financial Institutions) dan IIFM (International Islamic Financial Markets (IIFM) yang berbasis di Bahrain, dan IFSB (Islamic Financial Services Board) yang berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia.
Menurut Shaffaii[6], standarisasi Syariah dalam konteks institutional harus memperhatikan tiga aspek yang berbeda: (1) market discipline, artinya para pelaku pasar harus mempunyai informasi yang konsisten, transparan, dan terbuka tentang aspek-aspek kesesuaian Syariah; (2) pembentukan lembaga pembuat standar Syariah yang berskala international seperti AAOIFI dan IFSB, dan (3) diskusi-diskusi ulama baik tingkat regional maupun international untuk mengkaji berbagai isu-isu mutakhir seputar perbankan dan keuangan Syariah, seperti ‘Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara’ dalam lingkup Asia Tenggara.
Pendekatan Campuran (Mixed Model)
Pendekatan campuran mengkombinasikan pendekatan generik maupun institutional. Foster, seorang ahli hukum Islam yang mengajar di School of Oriental and African Studies (SOAS) – University of London, berpendapat bahwa pada tingkat institutional, pendekatan terpusat (planned approach) melalui Dewan Syariah baik tingkat nasional, regional, maupun international diperlukan untuk mencapai tingkat kesamaan persepsi Syariah. Di tingkat organik, pasar (market) termasuk industri keuangan dan profesi yang berhubungan dengan hukum bisa membuat usaha-usaha untuk melakukan unifikasi standar Syariah dalam berbagai jurisdiksi yang berbeda[7].  Dalam konteks rekayasa keuangan Syariah (Islamic financial engineering), pendapat Foster hampir sama dengan Zaidi, yaitu penggunaan fikih lintas mazhab untuk mempermudah pasar mengadopsi nilai-nilai Syariah dalam transaksi bisnis mereka.

Perkembangan Harmonisasi Syariah dalam Industri Perbankan dan Keuangan Global
Model Indonesia
Indonesia menganut model pendekatan institutional dalam mengembangan harmonisasi Syariah dalam industri perbankan dan keuangan Syariah. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mendapatkan mandat undang-undang sebagai lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan keuangan dan perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memerintahkan Bank Indonesia untuk mengadopsi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
            Sebagai organisasi non-pemerintah, DSN-MUI tidak mendapatkan remunerasi baik dari Negara maupun dari industri keuangan atas perannya dalam memformulasikan dan mengembangkan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan transaksi-transaksi di industri keuangan.

Model Malaysia
Di Malaysia, the Islamic Banking Act 1983 dan the Central Bank of Malaysia Act 2009  meng-amanahkan pembentukan Shariah Advisory Council (SAC) dalam struktur Bank Negara Malaysia (BNM, bank sentral) sebagai sumber referensi utama yang mempunyai otoritas undang-undang dalam pembuatan standar ke-Syariah-an di industri perbankan Syariah Malaysia. Lain halnya dengan DSN MUI, SAC-BNM mempunyai keterkaitan secara formal dengan Negara. Sehingga anggota SAC-BNM mendapatkan remunerasi dari Negara.

Model Bahrain
            Sebagai Negara yang menjadi tuan rumah bagi AAOIFI (Accounting Auditing Organisation of Islamic Financial Institutions), industri keuangan Syariah di Negara ini menjadikan standar ke-Syariah-an yang diformulasikan oleh AAOIFI sebagai pedoman yang harus diikuti oleh semua institusi keuangan Syariah yang beroperasi di Bahrain.

Model Inggris
            Sebagai Negara Barat dengan Muslim minoritas, Inggris termasuk salah satu Negara non-Muslim yang gencar mempromosikan keuangan Syariah baik untuk pasar domestik maupun internasional. Negara ini tidak mengadopsi unsur-unsur Syariah dalam hukum positif mereka. Dalam konteks industri perbankan dan keuangan Syariah Inggris, Negara melalui Financial Conduct Authority (FCA) sebelumnya bernama Financial Services Authority (FSA) tidak mewajibkan bank Syariah dan institusi keuangan Syariah lainnya untuk mengadapsi fatwa-fatwa transaksi keuangan Syariah dari organisasi atau otoritas tertentu[8] seperti halnya di Indonesia, Malaysia, dan Bahrain. Selain itu, regulasi dan aturan hukum di Inggris, tidak mewajibkan bank dan institusi keuangan Syariah untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi mereka. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh FCA berjudul ‘Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges”, FCA menyatakan bahwa sebagai Negara sekuler, Inggris tidak berniat untuk terlibat secara langsung dalam penentuan aspek-aspek Syariah di industri perbankan dan keuangan Syariah-nya. Mereka akan mempersilahkan pasar (market) untuk mengadopsi berbagai fatwa tentang transaksi keuangan Syariah baik yang dilakukan oleh lembaga fatwa lokal, maupun lembaga fatwa internasional seperti Fiqh Academy di Jeddah, Saudi Arabia, atau AAOIFI di Bahrain. 

Simpulan
Tulisan diatas secara singkat telah mengelaborasi struktur ataupun model pengembangan harmonisasi nilai-nilai Syariah dalam industri perbankan dan keuangan Syariah di beberapa Negara. Model-model yang dikembangkan terutama ditujukkan untuk mengatasi resiko Syariah, terutama disharmonisasi Syariah dalam satu jurisdiksi, yang mampu mengakibatkan inkonsistensi aspek-aspek ke-Syariah-an dan menghambat perkembangan industri perbankan Syariah baik dalam skala nasional, regional, maupun global.

-->



[1] Maher Hassan and Jemma Dridi, ‘the effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A comparative Study’ (2010) 10 (201) International Monetary Fund Working Paper. < http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10201.pdf> (8 September 2014) 
[2] Ernst and Young report, World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-2014, (16 October 2014). 
[3] Khan and L. Ali, Contemporary Ijtihad : Limits and Controversies, (Edinburgh University Press, 2011) 47
(31 July 2014) 
[4] Kilian Balz, ‘Islamic Law as the Governing law under the Rome Convention: Universalist Lex Mercantoria vs. the Regional Unification of Law’ (2001) 8(1) Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law Online 73-85.  
[5] Abbas Jamal Zaidi, ‘Shariah Harmonization, Regulation and Supervision’ Islamic International Rating Agency, presented in AAOIFI-World Bank Islamic Banking and Finance Conference, Bahrain 10-11 November 
[6] Suapi Shaffaii, ‘How Shariah Governance Empowers Islamic Finance’ (2008) 5(36) Islamic Finance News 
[7] Nicholas H.D. Foster, ‘Islamic Finance Law as an Emergent Legal System’ (2007) 21(2) Arab Law Quarterly 170-188, 178-184. 
[8] Karim Ginena, dan Hamid, Foundation of Shariah Governance of Islamic Banks, (Wiley, 2015), 120 

Perkembangan Terbaru Derivatif Syariah di Indonesia

Yudi Ahmad Faisal, "Islamic Derivatives in Indonesia: A Study on Indonesian Ulama Council's Fatwa on Tahawwut (Hedging)" (2016) 2 (2) Journal of Islamic Economics and Finance Volume  35-61


Abstract
"In 2015, Indonesian Ulama Council (MUI) introduced a fatwa on tahawwut (hedging). This remarks the formal introduction of Islamic derivatives into the country's Islamic banking and finance industry. Islamic banks and conventional banks offering Islamic services are “religiously” and legally allowed to use forward contracts to hedge foreign currencies. Furthermore, the fatwa that depends largely on wa’ad (unilateral promise)-based structure has flexibilities and opportunities to be implemented into a wider derivative instrument such as foreign currency and profit rate swaps. Using qualitative research approach based on library and literature study, the researcher aims at examining the genesis and analytical scope of the fatwa, its opportunities, and challenges in the country."

File bisa diunduh di link berikut:
http://www.izu.edu.tr/Assets/Content/File/_Universite/20170120_02.pdf

atau

http://ist-univ.dergipark.gov.tr/jief

Friday, February 24, 2017

Refleksi Kritis terhadap Riset Ekonomi Keuangan Syariah: Iqbal, Nagaoka, dan Asutai

Ada pemandangan menarik dalam Joint Conference on Islamic Economics and Finance di Istanbul Turki, 1-3 September 2016, seolah-olah panitia termasuk Durham University dan beberapa kampus lokal ingin memberikan pesan jenis riset yang diidam-idamkan dalam diskursus ekonomi keuangan Syariah. Keynote speech dimulai oleh Iqbal Asaria dengan judul “Rethinking Economics Post the Global Financial Crisis: an Islamic Economic Perspective”, keynote speech kedua oleh Shinsuke Nagaoka dengan judul “How can Islamic Knowledge Contribute to the Next generation Global Economic System”, dan keynote speech terakhir oleh Prof. Mehmet Asutai tentang “Critical Reflections on Research in Islamic Economics and Finance with Reference to Hybridity and Mirroring: From Imitation and Repetation to Authenticity”.


Iqbal Asaria memulai dengan mendiagnosis sistem keuangan modern yang berujung pada Global Financial Crisis tahun 2008. Seperti halnya para penulis barat yang menulis tentang GFC, istilah mainstream krisis keuangan global, seperti Timothy F. Geither, John Cassidy, dan banyak penulis lainnya, Iqbal pun menekankan pada aspek regulasi, organisasi, dan inovasi keuangan yang berujung pada GFC. Iqbal presentasinya lebih lanjut menjelaskan bahwa lack of regulasi, defisiensi manajemen resiko di tingkat organisais, dan mekanisme hutang (debt) melalui inovasi-inovasi keuangan modern (financial innovations) memungkinkan terjadinya krisis keuangan berkelanjutan. Tesis nya tidak berbeda dengan yang pernah ditulis oleh Habib Ahmed, Mehmet Asutai, maupun Rodney Wilson tentang krisis keuangan global dan Islamic finance recipes. Saya menduga bahwa Iqbal ingin memberikan pesan kepada praktisi maupun akademisi keuangan Syariah, bahwa gejala-gejala yang memungkinkan timbulnya krisis keuangan bisa saja terjadi dalam keuangan Syariah jika melihat kepada indikator regulasi, organisasi, dan produk-produk keuangan Syariah yang menurut Mehmet Asutai cenderung meng-imitasi dan mirroring konvensional. Bahasa saya ada kecenderungan “taqlid intelektual” yang berujung kepada “Sharia Arbitrage”, meminjam istilah Mahmud El Gamal, menggunakan syariah sebagai alasan komersial semata tanpa pernah memberikan jawaban atas kegundahan sistem konvensional yang keropos. Lain halnya dengan Iqbal dalam yang dalam presentasinya tidak memberikan diagnosis lebih lanjut kecenderungan keuangan Syariah sekarang apakah bisa terjerumus dalam siklus krisis seperti halnya konvensional, Habib Ahmed dalam paper nya yang dipublikasikan oleh ISRA Malaysia ttg keuangan Syariah dan GFC memberikan diagnosis gejala-gejala tersebut sudah mulai muncul dalam keuangan Syariah yang bisa berujung pada krisis keuangan.


Keynote speech kedua dilakukan oleh Shinsuke Nagaoka, seorang akademisi Ekonomi Syariah yang berasal dari Kyoto University Jepang. Nagaoka saya kira memberikan contoh konkret tentang “role model” jenis penelitian eksyar yang diidam-idamkan. Nagaoka presentasi peranan wakaf sebagai istrumen alternatif untuk menghindari gejala financialisasi dalam struktur keuangan global. Wakaf menurut Nagaoka adalah Islamic Economic Knowledge yang authentic berasal dari tradisi Islam bukan hasil dari proses mirroring maupun imitating, meminjam istilah Mehmet Asutai. Revitalisasi struktur dan peran wakaf mampu dijadikan sebagai counter-balance antara market economy dan kesejahteraan sosial (social welfare). Flow penelitian Nagaoka dimulai dari riset induktif tentang praktik wakaf yang dilakukan oleh komunitas Muslim di Singapura. Theoretical framing-nya mengkombinasikan teori Polanyi (1977) dan Karatani (2000) untuk memberikan justifikasi teoritis (teori competitive reciprocity) bahwa wakaf bisa dijadikan sebagai alternatif dari sistem keuangan yang ada. Dikesimpulannya Nagaoka memberikan tantangan kepada para akademisi bagaimana memberikan pesan universal dari Islamic Economic Knowledge seperti wakaf sehingga tidak dipersepsikan eksklusif hanya untuk golongan agama tertentu.


Keynote speech ditutup oleh Professor Mehmet Asutai yang memberikan tamparan keras terhadap kecenderungan riset-riset ekonomi dan keuangan Syariah kontemporer yang dinilai tidak memberikan jawaban atas “imaginasi” dari model ekonomi Islam. Asutai menyoroti gejala Hybridity, Mimicry, dan Mirroring dalam membuat bangunan perbankan dan keuangan Islam. Mirroring menurut Asutai adalah prilaku dimana seseorang tanpa sadar meniru prilaku orang lain yang berujung pada kesamaan nilai, prilaku, dan idea. Islamic finance and banking menurutnya telah disatukan dengan konvensional melalui proses mirroring menyebabkan total penyatuan (total convergence) dan berpotensi kehilangan identitas alamiahnya. Kecenderungan industy keuangan syariah tersebut diikuti oleh kecenderungan riset ekonomi keuangan syariah melalui imitasi (imitation, taqlid) dan pengulangan (repetation, takrar). Asutain mencontohkan melalui pengalamannya sebagai journal reviewer, penguji tesis, pembimbing, dll ribuan tulisan ttg riset2 eksyar pernah dia baca, dan berkesimpulan bahwa riset eksyar didominasi oleh riset empiris dan normatif , yang kebanyakan adalah pengulangan dari riset-riset yang pernah ada. Riset-riset tersebut tidaklah salah sebagai upaya untuk memahami dinamika phenomena-penomena tertentu dalam konteks ekonomi dan keuangan Syariah, tetapi lanjut dia, riset-riset tersebut gagal memberikan arah terhadap bangunan industri keuangan Syariah maupun menciptakan teori-teori baru dalam konteks eksyar, misalnya teori nilai, utilitas, teori capital, teori risks, dll. Menurutnya, industry keuangan syariah cenderung mengikuti arah perkembangan ekonomi konvensional, pun demikian dengan para peneliti ekonomi syariah yang hanya berusaha untuk memahami apa yang terjadi dalam industri. Dalam konteks demikian, menurut Asutai, Riset tidak mempengaruhi industri, tetapi industry yang mempengaruhi riset eksyar. Kekhawatiran terbesarnya adalah ketika dominasi riset-riset empiris maupun normatif mengalahkan riset-riset teoritis. Akibatnya “imajinasi” bangunan ekonomi dan keuangan Syariah tidak muncul dalam riset-riset eksyar.


Dalam dunia intelektual, refleksi kritis jangan pernah dianggap sebagai ancaman (threats) terhadap keberlangsungan praktik maupun diskurus ekonomi dan keuangan Syariah, tetapi critical assessment harus dijadikan sebagai kesempatan (opportunities) untuk menyempurnakan praktik maupun kajian-kajian tentang ekonomi dan keuangan Islam di masa yang akan datang. Wallohu ‘alam bishowab.


Istanbul, Sept 2016

YAF

Singapura-Sydney: Dari “Chicago Plan” ke Keuangan Syariah

Dalam perjalanan Singapura – Sydney, kebetulan saya bertemu seorang yang mengaku sebagai ekonom dari sebuah universitas di Australia. Dari perbincangan onboard kami, saya banyak cerita tentang keuangan Syariah, dan dia pun cukup concern dengan sistem kapitalisme yang dia anggap sedang sakit, karena ‘self correction” yang dijadikan dogma free market economy ternyata sedang lumpuh terutama ketika krisis keuangan global menjelma menjadi krisis ekonomi pada tahun 2008. Di akhir perbincangan sebelum makan malam dimulai, biasanya sekitar 2 jam setelah take off, dia bertanya, “Have you read the Chicago Plan” proposed by IMF in 2012?, sepontan saya jawab : “I haven’t”. Itulah perkenalan saya dengan John.


Setelah saya baca dokumen “the Chicago Plan Revisited” yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) di tahun 2012, saya baru sadar bahwa si John memperhatikan dengan detail setiap penjelasan saya tentang diskursus keuangan Syariah terutama ketika saya jelaskan kenapa konsep Fractional Reserve Banking (FRB) ditolak oleh sebagian ekonom Syariah, contohnya oleh Professor Ahamed Kameel Mydin Meera, bagi para Mafia Gombak, nama professor tersebut tidak akan asing terutama ide nya untuk mengembalikan konsep Gold Dinar. Rupanya dia sadar betul, bahwa penolakan konsep Fractional Reserve Banking (FRB) juga dilakukan oleh sebagian ekonom barat melalui ‘The Chicago Plan’.

“Chicago Plan” sebuah dokumen hasil kajian para ekonom Universitas Chicago, terutama Henry Simons, dan mendapat dukungan Irving Fisher dari Yale University, yang tahun 1930an diterbitkan menyusul Great Depression yang melanda Amerika Serikat, ajaibnya memiliki kesamaan dengan diskursus keuangan Syariah terutama dalam konteks Riba. Sebagian ekonom Syariah memandang credit multiplier melalui fractional reserve banking sebagai mesin pencipta uang (money creation) dan penjelmaan Riba di dunia modern.


Salah satu usul “Chicago Plan” menyebutkan uang deposit yang disimpan di sistem perbankan harus di back-up sepenuhnya (100% reserve requirement) untuk menghindari penciptaan uang (money creation) oleh sistem perbankan melalui fractional reserve banking. Sistem perbankan sekarang termasuk perbankan Syariah menggunakan model Fractional reserve banking, dimana hanya beberapa persen (misalnya 10%) dari uang deposit nasabah dijadikan sebagai reserve (cadangan), sisanya yang 90% dialokasikan sebagai kredit kepada nasabah peminjam. Fractional reserve banking memungkinkan uang tumbuh dan berkembang diluar uang yang dikeluarkan oleh bank central (credit multiplier effects). Dengan sistem ini, mustahil bank mempunyai cadangan yang cukup ketika terjadi bank run, kondisi dimana pada saat yang bersamaan nasabah berbondong-bondong mengambil uang dari bank.


Atas dasar konsep Fractional Reserve Banking ini pula, muncullah yang dinamakan dengan the Livingston Doctrine* yang mengharamkan pemerintah untuk membangkrutkan bank di masa krisis. Dalam konteks kekinian, doctrine ini menjelma menjadi konsep “too big too fail” yang menjadi dasar pemerintah untuk mem-bail out bank-bank bermasalah. Konsep ini kemudian dianggap sebagai penjelmaan pencurian uang masyarakat (public money) melalui sistem yang terstruktur dan sistematis untuk menyelamatkan bank-bank bermasalah melalui pajak, austerity, dan penghilangan "social security funds". Pak Riawan Amin dalam bukunya “Satanic Finance” menyebut fractional reserve banking sebagai salah satu pilar keuangan syetan. Usulan “Chicago Plan” untuk mengganti fractional reserve banking dengan 100% reserve requirements ibaratnya sebuah “celestial pillar” atau “pilar langit” kalau menggunakan thesis nya buku Pak Riawain tersebut, sebagai tiang untuk menopang rapuhnya bangunan sistem keuangan modern. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang “Chicago Plan”, namun perlu dicatat ketika Irving Fisher (1936) mendukung rencana tersebut dan menjelaskan bahwa 100% requirements mampu mengontrol “credit bubbles” yang selalu menjadi biang dalam setiap krisis keuangan, dan mampu memitigasi resiko sistemis akibat bank run yang berakibat krisis keuangan dan ekonomi.


Kalau meminjam teori prilaku organisasi, ada semacam gejala kesamaan ide, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kita tidak tahu siapa yang meniru dan siapa yang ditiru dalam konteks ini, tetapi yang lebih penting adalah bahwa konsep yang ditawarkan oleh diskurus keuangan Syariah sudah mulai digulirkan sebagai alternatif meyakinkan untuk sistem keuangan dunia yang lebih stabil. Wallohu ‘alam bishowab.


Sydney, 6 Sept 2016

YAF


*Jaromir Benes and Michael Kumhof, “The Chicago Plan Revisited” (2012) IMF Working Paper WP/12/202

*The Livingston Doctrine bisa dilihat di Gary B. Gorton, Misunderstanding Financial Crises: Why We Don’t See Them Coming, (Oxford University Press, 2012)

Pedagang Warung vs. “Mini” atau “Super” Market

Apapun motifnya untuk meninggalkan beberapa jaringan supermarket nasional, yang pasti ada satu realitas di masyarakat yang menarik yaitu mencuatnya desakan sebagian masyarakat untuk kembali menggairahkan pedagang warung tradisional ditengah-tengah gempuran jaringan minimarket nasional yang dimiliki oleh korporasi-korporasi papan atas Indonesia. Ijinkan saya bercerita pengalaman pribadi satu dekade yang lalu. Saya pernah menjadi pedagang kaki lima dengan berjualan bubur ayam di sebuah kompleks perumahan di salah satu sudut Denpasar, Bali. Alkisah, disebrang gerobak bubur ayam saya, ada sebuah warung kecil yang dimiliki oleh seorang nenek-nenek tua yang menggantungkan hidupnya pada usaha tersebut. Kira-kira enam bulan setelah saya memulai berjualan, ada sebuah mini market baru dengan jaringan nasional hendak diresmikan tepat disebrang usaha sang nenek. Hari demi hari, bagian logistik mini market sibuk mengisi toko dengan berbagai produk yang hendak dijual. Walhasil, tibalah saatnya peresmian pembukaan mini market yang mempunyai jaringan nasional tersebut. Berbagai karangan bunga silih berganti di simpan di depan toko tersebut. Tetapi alangkah terkejutnya saya, ternyata mini market tersebut tidak jadi diresmikan pada hari H. Hari silih berganti dan toko tersebut tidak kunjung dibuka, untaian bunga ucapan selamat pun sudah mulai layu. Karena penasaran saya pun bertanya ke tetangga sebelah kenapa toko tersebut tidak kunjung dibuka. Ternyata pembatalan peresmian toko tersebut akibat aduan sang nenek kepada pihak RW (Banjar) yang merasa keberatan bahwa keberadaan toko tersebut berpotensi menghancurkan warung dia sebagai satu-satunya tempat mengais rizki.


Cerita diatas, mungkin satu dari sekian banyak keberatan warung-warung tradisional berskala kecil dan potensi lumpuhnya warung-warung tsb akibat dari serbuan jaringan-jaringan bisnis korporasi berbasis usaha kecil menengah yang merengsek masuk kedalam realitas ekonomi masyarakat kecil. Dari cerita si nenek tersebut, mekanisme pasar (market mechanism) maupun kompetisi pasar adalah sebuah teori ekonomi yang sulit dipahami dalam realitas masyarakat kecil, terkhusus para pedagang kecil. Mungkin dengan keberadaan mini market tersebut, ada sebagian segmen pembeli yang diuntungkan karena mungkin harga yang lebih murah, barang lebih lengkap, ataupun tempat lebih nyaman. Tetapi lain ceritanya dengan si nenek, seandainya kebijakan ekonomi hanya berpangku pada kepuasan konsumen bagaimana nasib si nenek di tengah “lemahnya” proteksi terhadap para pedagang kecil yang tidak berdaya menghadapi era kompetisi super dan padat modal seperti sekarang ini?


Meminjam teori yang diambil dari buku the government of risk, cerita diatas mampu melahirkan resiko baru (new risk) dalam kemajuan ekonomi sebuah bangsa, yaitu “the death of micro-traditional business” alias matinya bisnis tradisional berskala mikro. Dalam konteks Kompetisi Pasar, hal tersebut adalah sebuah keniscayaan. Dengan meminjam teorinya Darwin, “the Survival of the fittest” atau mekanisme seleksi alami, siapa yang kuat, dia yang menang, siapa yang inovatif, dia yang mampu mengelola perubahan (changes) dan bertahan di pasar super ketat. Pertanyaanya, bagaimana si nenek paham ilmu-ilmu ekonomi dan manajemen strategik ini. Bagaimana si nenek paham untuk berinovasi sehingga bisa bersaing secara sehat dengan “super” market tersebut? Bagaimana si nenek paham merancang sebuah “marketing plan” atau mengembangkan “Marketing Mix’-nya Kotler? Jawabannya: Sebuah Utopia alias “mimpi di siang bolong”.


Perilaku desa adat (Banjar) yang mengakomodasi permohonan si nenek untuk tidak memberikan ijin banjar pembukaan toko tersebut mencerminkan sebuah "shield society" alias masyarakat perisai. Masyarakat yang berkomitmen melindungi pedagang warung dari gempuran para pemodal “wah” di pasar-pasar yang berbasis usaha rakyat kecil. Masyarakat yang ikut berkontribusi menjadi eksistensi para pedagang warung dan pasar tradisional di tengah-tengah lemahnya proteksi Negara terhadap para pedagang ini. Masyarakat yang masih peduli untuk menjaga keaslian warna perekonomian desa.


Sepertinya konsep "shield Society" adalah secercah harapan ditengah-tengah gempuran para pemodal raksasa maupun lemahnya proteksi Negara terhadap para pedagang warung dan pasar-pasar tradisional. Sehingga para pedagang warung tetap eksis dan ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di Bumi Pertiwi ini. Wallohu 'alam bishowab.


NSW, 01.10.

Kunci Kebahagiaan adalah Bersyukur dan Menghargai Orang Lain

Teringat 5 tahun yang lalu pengalaman saya "mondok" beberapa minggu di Madinatul Qodiimah Fes, Maroko tepatnya di rumah seorang tua bernama Assia Beqqali di jalan 18 Derb Hal Tadla, Talaa Sghira.


Penyambutan kedatangan saya bagaikan sebuah keluarga menantikan kehadiran seorang anak, saya pun dianggap sebagai anak sendiri. Tanpa ragu-ragu keluarga sederhana ini meminta saya memanggil mereka sebagai abi dan ummi, dan menganggap anak-anak mereka sebagai saudara saya. Beliau menganalogikan persaudaraan seorang muslim dengan kiasan sebuah hadits bahwa muslim dan muslimat itu bagaikan sebuah bangunan, masing-masing komponen saling menguatkan satu sama lain sehingga patutlah disebut sebuah bangunan (al muslimu lil muslimi kal bunyan, yashuddu ba’duhu ba’dhon).


Fes dibagi kedalam dua wilayah, yaitu madinatul jadiidah (kota baru), dan madinatul qodiimah (kota tua). Kota tua tidak mengalami perubahan arsitektural yang signifikan, mereka tetap menjaga tata kota dengan gang-gang sempit khasnya, dan tipe rumah yang berhimpitan satu-sama lain yang sudah terbentuk sejak sebelum kesultanan Islam berdiri di Maroko ratusan tahun yang lalu. Bab Bujlud adalah benteng tua yang mengelilingi kota ini sedangkan di luar banteng ini berdiri tegak istana raja Maroko yaitu Muhammad ke-6.


Dengan gaya bahasa Arab percakapan yang agak berbeda dengan Mesir, dan Negara-Negara Timur Tengah lainnya, saya berusaha memahami gaya bahasa mereka yang kadangkala disertai dengan bahasa Perancis. Maklum kedatangan utama saya kesini adalah untuk belajar bahasa Arab secara langsung dari penutur aslinya sekaligus mengalami langsung budaya Islam yang pernah jaya di Maghrib ini.


Sangat menarik ketika saya seringkali mengucapkan kata “syukron” (terima kasih) dikala mereka berbuat kebaikan kepada saya, mereka seakan-akan sungkan menerima ucapan terima kasih, dan menjawab bahwa semua itu adalah kewajiban mereka sebagai tuan rumah kepada saya yang dimata mereka dianggap sebagai tamu sekaligus juga seorang Muslim. Dan seringkali mengutip rangkaian kata al Qur’an yang menjelaskan tentang keutamaan menjaga kesolidan masyarakat Muslim, dan keutamaan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Mereka adalah keluarga yang sangat sederhana, seorang ayah yang pensiunan sopir taksi yang sudah tidak bisa bekerja lama karena salah satu kakinya diamputasi karena sebuah penyakit, tetapi memaksakan mengeluarkan biaya agar saya bisa hidup nyaman di sebuah kamar berukuran 2,5m x 3,5m.


Saya merasakan bahwa mereka berusaha menjadikan Islam sebagai agama yang hidup dalam kehidupan mereka (living religion). Agama yang hidup dalam keluarga, yang prinsip-prinsipnya menjadi panduan hidup mereka, yang dipelajari sekaligus juga dilaksanakan, yang memadukan antara hati, lisan, dan perbuatan.


Saya memotret sebuah phenomena bahwa kebahagiaan bukan pengaruh dari lingkungan tetapi pilihan sadar setiap manusia. Kebahagiaan adalah keputusan sadar dan bukan faktor bawaan dari luar. Ukuran kebahagiaan mereka itu adalah sikap bersyukur atas karunia yang Allah yang diberikan kepada mereka, mereka bahagia dan senang jika bisa memberikan sesuatu kepada orang lain dengan keterbatasan ekonomi yang mereka miliki. Mereka bahagia ketika bisa memberikan kebahagiaan kepada tamu mereka. Sungguh ucapan Imam Ali bin Abi Thalib ra. sangat mereka pahami, barang siapa yang membahagiakan seorang muslim maka Allah akan membahagiakannya kelak di akhirat. Kadangkala ilmu modern terlalu menyandarkan ukuran kebahagiaan pada pencapaian ekonomis, berapa rupiah yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup seorang manusia, semakin tinggi tingkat konsumsi suatu masyarakat maka dianggap semakin sejahtera dan implikasinya kebahagiaan pun dianggap linear dengan pencapaian itu.


Mondok bersama keluarga sederhana ini memberikan nasihat hidup yang luar biasa sekaligus menambah referensi intelektual saya. Variable kebahagiaan dalam sebuah masyarakat seperti Assia Beqqali ini adalah sikap bersyukur dan menghargai serta menghormati orang lain, bukan berapa jumlah rupiah yang dia konsumsikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya sendiri.


Untuk hidup diperlukan upaya untuk menghidupkan diri kita, keluar dari sekat-sekat yang selama ini membelenggu alam pemikiran kita, dan itu bisa dilakukan salah satunya dengan belajar dari kehidupan sebagai universitas hakiki dalam sejarah manusia. Wallohu a’lam bishowab.


Yudi Ahmad Faisal